Perhatikan! Inilah VIDEO dan Wajah Pengeroyok yang Bakar Pria Yang Dituduh Nyolong Ampli di Bekasi

Publik Netizen - Aksi main hakim sendiri secara brutal yang telah memakan korban nyawa seorang pria di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum lama ini, menjadi heboh setalah beberapa orang mengunggah foto - foto orang yang dibakar secara sadis sama masa yang marah.

Gara-gara dituduh mencuri alat pengeras suara (amplifier) musala, pria malang itu dikeroyok beramai-ramai oleh massa yang tersulut emosi.

Setelah tak berdaya, pria yang diketahui seorang teknisi alat elektronik itu dibakar hingga kondisinya tewas mengenaskan.

Banyak kalangan menyesalkan aksi brutal massa yang tidak berperikemanusiaan itu. Para pelaku pengeroyokan dituntut bertanggung jawab akibat perbuatan sadisnya yang terjadi di sekitar musala di wilayah Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Babelan, Kabupaten Bekasi.

Nah, dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook Dewa Khoirul Mahabah, terlihat jelas wajah-wajah terduga pengeroyok dan pembakar korban. Rekaman video tersebut setidaknya dapat menjadi barang bukti bagi aparat kepolisian untuk memburu dan menangkap para pelaku sadis tersebut.

[Mengharukan] Inilah Jeritan Hati Istri Korban Pembakaran Hidup-Hidup di Bekasi

Publik Netizen - Keluarga pria yang diduga pencuri amplifier di Kampung Cabang Empat, RT 02/01, Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mengutuk keras tindakan main hakim sendiri yang menewaskan M Alzahra alias Joya (30)

Warga Kampung Kavling Jati, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara itu tewas dengan cara dianiaya lalu dibakar hidup-hidup oleh warga. Joya dituduh mencuri tiga amplifier atau pengeras suara di Musala Al-Hidayah pada Selasa, 1 Agustus 2017 petang.

"Sampai saat ini, saya tidak percaya suami saya melakukan itu. Saya tidak terima, perbuatan mereka tega, tidak berperikemanusiaan," kata Siti Jubaida (25), istri korban, saat ditemui di rumahnya, Kamis (3/8/2017).

Siti yang tengah mengandung 6 bulan itu menyebutkan, sebelum kejadian tragis tersebut, suaminya berpamitan hendak menjual sejumlah amplifier dan speaker kepada konsumennya. Almarhum, sambung dia, memang dalam kesehariannya mencari nafkah dengan membuka usaha reparasi perangkat pengeras suara di rumahnya.

Usaha kecil-kecilan itu telah dilakukan Joya jauh sebelum membangun bahtera keluarga bersama Siti. Caranya dengan berkeliling dari kampung ke kampung untuk menawarkan jasa dan keahliannya mengutak-atik speakers setiap hari.

"Keluarga kami bisa makan dari reparasi salon speaker. Usaha ini udah lama, ada 4 tahun. Kadang dia jual ke Cileungsi, kadang ke Jakarta. Tapi mayoritas pelanggannya dari online juga," jelasnya.

Saat kejadian, kata Siti, suaminya sempat menelepon dan bercerita jika dia dalam perjalan pulang. Ia pun mengira jika suaminya tersebut menyempatkan diri untuk mampir ke musala setempat untuk melaksanakan salat.

Apalagi, almarhum memang dikenal sebagai sosok yang selalu tepat waktu menjalankan ibadah dan salat lima waktu. Keluarga pun menegaskan jika Joya adalah korban salah sasaran.

"Dia jam 11 siang keluar membawa speaker. Memang setiap hari dia keluar untuk dagang. Nah, sorenya dia sempat telepon, bilang dalam perjalanan pulang. Saya mengira jika suami saya sambil membawa alat-alatnya dan mampir ke musala untuk salat. Karena takut hilang, dia bawa ke dalam. Entah bagaimana dia lalu disebut maling," jelas Siti.

Siti, ibu dari Alif (4) dan tengah mengandung anak kedua itu, berharap agar orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan dan pembakaran suaminya dapat diproses secara hukum. Hal ini terkait beredarnya kabar, bahwa kasus yang menewaskan Alzahra alias Joya dihentikan oleh pihak kepolisian.

"Walaupun ada surat yang saya teken, entah isinya apa itu, saya dan keluarga meminta para pelaku bisa diproses secara hukum, nggak boleh berhenti. Karena membunuh orang, apapun alasan, tidak benar. Ini negara hukum. Dibakar begitu kan biadab namanya," harap Siti.

Siti mengaku mengetahui kejadian nahas itu pada pukul 22.00 WIB. "Saat itu saya shock dan bingung, saya diminta teken sejumlah kertas, saya nggak tahu isinya apa-apa saja, saya orang nggak sekolah, buat biaya antar suami dari RS Polri saja, saya nggak punya uang, yah saya teken, karena di otak saya hanya ada satu, bagaimana agar suami saya segera pulang dan dimakamkan, itu saja," lanjut dia.

Lebih jauh, Siti mengaku sempat menonton detik-detik suaminya dianiaya, seperti yang marak beredar di sejumlah media sosial. Kata dia, ada satu video yang isinya menyebut jika tak ada satupun amplifier atau alat pengeras suara milik Musala yang dicuri oleh korban.

"Saya nonton salah satu video di YouTube yang ada suaranya warga. Warga itu berteriak teriak, jika ampli di Musala masih ada. Orang itu teriak teriak, masih ada, masih ada, nggak dicuri. Saya nggak kuat nontonnya, walaupun benar suami saya lakukan itu, yah jangan digituin," ujar Siti dengan berlinang air mata.

Kata Jokowi: Pemakaian dana haji untuk pembangunan, tidak akan rugi, BENARKAH??

Publik Netizen - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.

Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. "Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7).

Menurut Presiden Jokowi, hal ini telah disampaikan olehnya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantiknya, Rabu (26/7) kemarin. Presiden Jokowi mencontohkan, Malaysia menaruh dana haji di industri perkebunan.

Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya
sumber: Merdeka.com

Inilah Reaksi partai pendukung Jokowi lihat kemesraan Prabowo-SBY

Publik Netizen - Dalam pertemuan di Cikeas, Kamis (27/7) malam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto bersepakat untuk bersatu mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Demokrat dan Gerindra meyakini, kekuasaan harus terus dikoreksi dengan kemajuan bangsa dan negara ke depan.

Sebelum rapat tertutup, Prabowo dan SBY makan nasi goreng bareng. Momen langka itu diabadikan oleh para elite Demokrat dan Gerindra. Tak lupa pula puluhan awak media yang menjadi saksi kemesraan keduanya.

Usai pertemuan tertutup, Prabowo bahkan mengkritik keras kehendak partai penguasa yang inginkan presidential threshold sebesar 20 persen. Menurut dia, keputusan itu merupakan sebuah lelucon politik.

"Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Dalam pengesahan Undang-undang Pemilu itu, Partai Gerindra memilih walkout. Prabowo mengaku, itu merupakan perintahnya langsung kepada kader partainya di DPR. Alasannya, dia tak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," tegasnya.

Kemesraan yang ditunjukkan Prabowo dan SBY ini mendapat beragam reaksi dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang sinis, ada juga yang mendukung bahwa pertemuan itu membuat sejuk kondisi politik di Tanah Air.

Hanura

Ketua DPP Hanura, Benny Ramdhani mengatakan segala macam kritikan yang diucapkan oleh Prabowo ataupun SBY menyangkut pemerintahan Jokowi tidak perlu ditanggapi.

"Ya tuduhan Pak SBY juga tidak perlu ditanggapi ya. Komentar-komentar Pak SBY setelah tidak menjadi presiden yang kadangkala agak miring, sinisme kepada pemerintahan Jokowi itu kan bukan pernyataan yang satu kali disampaikan dalam pertemuan dengan Pak Prabowo. Itu pernyataan-pernyataan yang sering diungkapkan," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Menurutnya saat ini, partai pendukung pemerintah tengah fokus melaksanakan tujuan nasional, serta menjalani pemerintahan Jokowi-JK dengan baik.

"Kita fokus bagaimana menjawab cita-cita masyarakat dan tujuan nasional yang dikonstruksi dalam pembukaan UUD 45 dan pemerintahan Jokowi-Jk beserta partai pendukung terlebih khusus Hanura serius. Ini sebuah utang sejarah, utang tanggungjawab yang harus dibayar oleh siapapun yang nanti diberikan mandat politik pemerintahan," pungkasnya.

PDIP

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyambut baik adanya gerakan moral tersebut. "Kami menyambut gembira setiap upaya untuk membangun politik bernuansa gotong royong dan persaudaraan," kata Hendrawan, saat dihubungi merdeka.com, di Jakarta, Jumat (28/7).

Terkait dengan kemungkinan adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Demokrat SBY, Hendrawan belum bisa berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan hanya ingin menegaskan kualitas demokrasi Indonesia.

"Saya tidak tahu. Sekjen lebih tahu. Yang jelas, kita semua memiliki komitmen untuk memajukan kualitas demokrasi dan membangun keadaban politik," ujarnya.

PAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, pertemuan SBY dan Prabowo tersebut sebagai sesuatu yang positif untuk mempererat tali silaturahim. Karena segala perbedaan sikap akan tercairkan lewat pertemuan, selain akan membuat suasana dingin di masyarakat.

PAN sendiri mengaku akan mendukung pemerintahan menjalankan program-programnya. "Kita dukung pemerintah, agar sukses menjalankan program-programnya, sehingga rakyat senang kalau berhasil. 2019 masih jauh, rakyat yang kami utamakan," katanya.

PPP

Anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, sebenarnya ucapan dari Prabowo yang lucu. Karena dari pemilu Presiden sebelumnya, mantan Jenderal TNI itu sudah merasakan Presidential Threshold 20-25 persen.

"Justru pernyataan tersebut lelucon. Angka 20% itu sudah dipake pada 2009 dan 2014 dimana Pak Prabowo juga sebagai kontestan. Lalu kenapa hari ini disebut sebagai lelucon?," kata Achmad Baidowi, saat di hubungi, di Jakarta, Jumat (28/7).

Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan, bahwa adanya ambang batas sebesar itu sebab tidak sembarang orang bisa menjadi seorang orang nomer satu di Indonesia. Tambahnya hingga saat ini Presidential Treshold 20-25 juga masih tetap berlaku sampai ada putusan inkrah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menjadi calon Presiden itu tidak sembarang orang, kalau terlalu banyak justru seperti lelucon karena rame nanti dianggap mirip pasar," ujarnya.

"Terkait putusan MK tak ada klausul yang membatalkan ketentuan Presiden Treshold. Juga tidak ada larangan hasil pemilu 2014 dipake sebagai acuan Presiden Treshold, karena masih transisi," pungkasnya.
sumber: Merdeka.com

Waduh kalau begini, ini tentang Beras Oplosan atau Informasi Oplosan?

Publik Netizen - Hari-hari ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tampaknya harus bekerja keras untuk membuktikan kebenaran tuduhan bahwa PT Indo Beras Unggul (IBU) melakukan pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium yang dijual dengan harga mahal. Negara dikatakan rugi ratusan triliun rupiah, sedangkan fakta menunjukkan omzet IBU hanya empat triliun per tahun.

Kalau tidak bisa membuktikannya, Pak Tito akan kehilangan muka, kredibilitas dan bahkan bisa kehilangan jabatan. Kalau kehilangan muka, mungkin bisa diganti dengan muka baru. Kehilangan jabatan, bisa dibuatkan jabatan baru. Yang berat adalah kehilangan kredibilitas, apa ada yang mau kasih kredit baru?.

Jelasnya, harus kerja keras untuk menghadapi serangan balik IBU. Mungkin, inilah kecerobohan tingkat tinggi dengan risiko tinggi.
IBU membantah tuduhan polisi dengan data yang lengkap. Kemudian, bantahan itu didukung oleh sejumlah pejabat tinggi dan banyak anggota DPR dari berbagai partai. Dukungan kepada IBU juga sangat deras datang dari netizen.

Bulog, kata Mensos Khofifah Indar Parawangsa, memastikan IBU tidak mengoplos rastra (dulu raskin) yang diperuntukkan bagi kalangan tak mampu. Kemudian, bermunculan fakta-fakta bahwa IBU membeli beras dari petani dengan harga jauh lebih tinggi dari harga beli Bulog. Praktik IBU ini sangat membantu petani.

Seterusnya, ada sejumlah testimoni (kesaksian) dari orang-orang yang sudah berpengalaman berbisnis beras. Intinya, apa yang dilakukan IBU dalam pengolahan gabah sampai menjadi beras premium merupakan praktik yang wajar. Tidak ada yang harus dipersoalkan.

Semula dituduhkan bahwa IBU mengemas beras bersubsidi IR64 dengan harga beli Rp6,000 sampai Rp7,000 per kilo menjadi beras premium dengan harga jual Rp20,000 per kilo. Maknyuss dan Ayam Jago adalah dua label yang dikatakan beras oplosan.

Mantan menteri pertanian, Anton Apriyantono, yang duduk sebagai komisaris PT Tiga Pilar Sejahteran yang merupakan induk IBU, menegaskan bahwa sekarang ini beras IR64 sudah sangat jarang ditemukan. Sudah berganti varitas baru. Anton mengatakan dia akan menuntut pihak-pihak yang menuduh perusahaannya melakukan pengoplosan.

Kenapa penggerebekan beras oplosan itu berbalik menerpa Pak Tito?

Salah satu kemungkinannya adalah bahwa informasi yang disajikan kepada beliau adalah “informasi oplosan”. Informasi yang tidak akurat. Informasi yang menyesatkan. Kata seorang pemerhati, bisa jadi informasi yang dibisikkan oleh tengkulak gabah yang kalah bersaing dengan IBU. Si tengkulak tak sanggup membeli beras dengan harga tinggi dari petani seperti yang dilakukan IBU.

Jadi, kelihatannya kita akan menyaksikan drama baru yang pasti akan seru. Pasti seru, karena Pak Tito dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, harus melanjutkan tuduhan itu dengan “risiko premium” (bukan “risiko rastra”). Kedua, meminta maaf secara terbuka dan, biasanya di negeri lain, diikuti oleh penyerahan jabatan secara sukarela

Ini Alasan Presidium Alumni 212 Bela Hary Tanoe

Publik Netizen - Sekretaris Presidium Alumni 212, Hasri Harahap mengatakan, aksi jalan kaki ke Komnas HAM untuk membela Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tak ada kaitannya dengan perkara politik.

Hasri mengungkap alasan Presidium Alumni 212 membela Hary Tanoe yang kini sedang terjerat kasus hukum di Bareskrim Polri.

"MNC media kan sering meliput aksi kami. Itu aja, enggak ada kaitannya dengan politik. Jadi wujud perhatian kita saja," ujar Hasri kepada Kompas.com, Jumat (14/7/2017).

Ia mengatakan, aksi ini juga dilakukan karena mereka menganggap Hary sebagai salah satu korban kriminalisasi yang dilakukan para penguasa.

Hary ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto.

Menurutnya, kunjungan Presidium Alumni 212 ke gedung Komnas HAM ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Mereka mengaku tak hanya secara khusus membela Hary, tetapi juga sejumlah korban kriminalisasi.

"Jadi selama bulan puasa kami sudah delapan kali ke Komnas HAM setiap Jumat. Ini kali ke-9, dan kami tetap bela para korban kriminalisasi, termasuk Pak Hary Tanoe," kata dia.

Ia mengatakan, dalam aksi hari ini, sekitar 100 orang turut serta dalam upaya membela korban kriminalisasi.

"Jadi ini lebih tepatnya bukan aksi di depan gedung, kami diterima oleh dua orang komisioner Komnas HAM," jelasnya.

Hasri mengatakan, pertemuan Presidium Alumni 212 dengan Komnas HAM hari ini telah usai dan berjalan dengan lancar.

Diduga Menipu, Korban Tolak Damai dengan Ustaz Yusuf Mansur

Publik Netizen - Kasus dugaan investasi bodong Kondotel Moya yang diduga dilakukan Ja'man Nurchotib Mansur atau yang kondang dengan sebutan Ustaz Yusuf Mansur terus berlanjut. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Dan korban enggan dengan upaya perdamaian yang dilakukan Yusuf Mansur.

"Kami sudah menanyakan kelanjutan laporan kami ke SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) Polda Jatim. Kami memang belum bertemu dengan penyidik, tapi kata petugas (SPKT), laporan tetap diproses," kata kuasa hukum pelapor, Rahmad Siregar, Senin (10/7/2017).

Laporan tersebut sesuai dengan tanda bukti lapor nomor LP/742/VI/2017/UM/SPKT Polda Jatim, Kamis 15 Juni 2017, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Rahmad mengatakan, Ustaz Yusuf Mansur sempat menawarkan perdamaian dan meminta agar korban mencabut laporan tersebut. Namun, korban tidak mau mencabutnya.

"Memang sempat minta agar laporan itu dicabut. Tapi tidak saya tanggapi," ujarnya.

Alasan tidak mau menerima penyelesaian secara kekeluargaan, karena Ustaz Yusf Mansur pernah menawarkan jalan kekeluargaan. Kesepakatannya, Yusuf Mansur bersedia mengembalikan semua dana investasi yang diterima korban. Tapi gagal sehari sebelum realisasi.

"Kejadian sebelumnya memang ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi, tidak ditepati," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, setiap laporan yang masuk ke polisi, pasti ditindaklanjuti.

"Termasuk laporan tersebut," kata Barung.

Yusuf Mansur membuat program investasi kondotel yang ada di Yogyakarta. Juga beragam macam investasi yang ditawarkan kepada jemaahnya atau investor.

Rata-rata yang menjadi korban di Surabaya memiliki tiga sertifikat. Setiap sertifikat memiliki nilai Rp 2,75 juta. "Tapi sampai sekarang investasi yang ditawarkannya itu tidak jelas," tuturnya.

Karena tidak ada kejelasan tentang investasi tersebut, yang berjalan mulai 2012, korban dari Surabaya melaporkan kasus itu ke Polda Jatim. Laporan tersebut sesuai dengan tanda bukti lapor nomor LP/742/VI/2017/UM/SPKT Polda Jatim, Kamis 15 Juni 2017, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Sudarso Arief Bakuma-kuasa pelapor mengaku tahu beberapa investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur, seperti investasi usaha patungan, patungan aset, hingga investasi travel haji dan umrah.

Bahkan pada 2013, Otoritas Jasa Keuangan sempat menghentikan investasi aset yang digalang Yusuf Mansur.

Sumber : news.detik.com

Kasus Penamparan Petugas Bandara Terjadi Lagi, Kini di Cengkareng

Kasus penamparan calon penumpang terhadap petugas aviation security (avsec) kembali terjadi. Kejadian kali ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pelaku berinisial AG, yang diketahui dokter militer, menampar petugas pada pukul 15.38 WIB, Jumat (7/7) di Terminal 1-A. Penamparan terjadi saat petugas avsec melakukan pemeriksaan badan penumpang secara manual (body search).

Pemeriksaan manual dilakukan karena, saat AG melewati walk through metal detector (WTMD), lampu indikator menyala. Petugas berinisial FSP lantas meminta izin untuk dilakukan pemeriksaan manual.

"Karena merasa tidak terima, terjadi cekcok, selanjutnya pelaku menampar korban sekali di pipi sebelah kiri," ujar Kasubag Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ipda Prayogo saat dikonfirmasi, Sabtu (8/7/2017).

Karena kejadian tersebut, pelaku dan korban dibawa ke Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan. "Dibawa ke Polres," sebutnya.

Kasus penamparan sebelumnya terjadi di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulut, padan Rabu (5/7). Joice Warouw, istri Brigjen (Purn) Johan Sumampouw, memukul dan menampar petugas avsec.

Saat Joice melewati gerbang X-ray, petugas bandara berinisial AM meminta Joice melepaskan jam tangan untuk dimasukkan di X-ray sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tidak terima diingatkan, Joice memarahi serta memukul AM menggunakan tangan dan mengenai lengan korban. Setelah pemukulan itu, petugas bandara lainnya berinisial EW datang melerai. Joice kemudian menampar EW.

Karena kasus ini, Joice diperiksa di Polda Metro Jaya, Jumat (7/7) malam. Joice dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik dari Polresta Manado.

"Saya memenuhi panggilan pihak kepolisian, Polres Manado, di tempat ini. Saya sangat menyesal atas kejadian ini di Bandara Sam Ratulangi, tanggal 5 Juli 2017, Rabu kemarin. Saya meminta maaf atas kejadian tersebut," kata Joice setelah diperiksa.

Sumber : news.detik.com

WOW...Ternyata Pelapor Kaesang Merupakan Seorang Tersangka Kasus Ujaran Kebencian

Publik Netizen - Polisi tetap akan memproses kasus Muhammad Hidayat Simanjuntak, pelapor putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Hidayat ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak November 2016 lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidikan kasus ujaran kebencian yang dilakukan Hidayat tetap berlanjut hingga saat ini.

Polisi tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus tersebut.
"Masih lanjut. Tetap diproses kasusnya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2017).

Hidayat sempat ditahan di Mapolda Metro Jaya setelah ditangkap di kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Tapi, penahanan Hidayat ditangguhkan.

Baca juga : Wakapolri: Tak Ada Pidana, Laporan Terhadap Kaesang Tak Diproses

"Sebenarnya ditahan, cuma ditangguhkan. Tentu alasan subjektivitas penyidik, seperti dia tidak akan melarikan diri," kata Argo.

Argo menerangkan, polisi tidak mempermasalahkan Hidayat melaporkan Kaesang kepada polisi, meskipun yang bersangkutan berstatus tersangka.

Pelaporan, kata Argo, merupakan hak setiap warga negara.
Kaesang Pangarep dipolisikan karena mengunggah video dengan ucapan,"Mengadu-adu domba dan mengkafir-kafirkan, tidak mau mengingatkan, padahal sesama muslim karena perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ndeso".

Putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dilaporkan dengan nomor polisi: LP/1049/K/VI/2017/Restro Bekasi Kota.

Polisi akan memintai keterangan Kaesang, serta pihak pelapor dalam kasus tersebut, yakni Tapanuli Muhammad Hidayat.

Dalam laporannya, Hidayat juga turut membawa barang bukti berupa dokumen print out dari YouTube.

sumber: tribunnews.com

Wakapolri: Tak Ada Pidana, Laporan Terhadap Kaesang Tak Diproses

Publik Netizen - Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan tidak ada unsur pidana dalam laporan M Hidayat terhadap Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Laporan itu tidak diproses.
"Tidak ada unsur. Tidak diproses," kata Syafruddin di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (6/7/2017).

Syafruddin menyebut pelaporan terhadap putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengada-ada. Alasannya tidak ada unsur pidana terkait vlog 'Ndeso' Kaesang.

"Enggak, enggak ada, enggak ada (unsur pidana). Itu mengada-mengada. Enggak ada kaitannya sama sekali. Enggak ada unsurnya itu, enggak ada," ujar Syafruddin.

Kaesang dilaporkan Muhammad Hidayat atas sangkaan menyebarkan ujaran kebencian (hate speech). Vlog Kaesang di YouTube menjadi dasar Hidayat mengadukan Kaesang, yang dikenal aktif di media sosial karena dianggap pelapor mengandung unsur ujaran kebencian (hate speech).

"Aduh itu mengada-ada aja itu," kata Syafruddin.